Keamanan pemilu bukan kompetensi Penyelenggara Pemilu
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie
menilai terjadinya konflik dalam Pemilu sebagai hal yang wajar. Tapi ia
yakin pihak kepolisian sudah mendeteksi berbagai daerah yang rawan
terjadi konflik dalam Pemilu 2014 sehingga potensi kerusuhan dapat
terdeteksi.
Namun ia menegaskan tugas pengamanan Pemilu tidak bisa dibebani kepada
penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Keamanan menjadi tugas aparat
kepolisian. "Kita tidak bisa membebankan kemanan pemilu pada
Penyelenggara Pemilu," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya di
gedung Bawaslu-DKPP di Jakarta, Kamis (17/4).
Jimly menilai sampai saat ini kepolisian masih sanggup mengamankan
berjalannya Pemilu. Jika nanti kedodoran, kepolisian dapat minta bantuan
TNI. Sejauh ini bantuan TNI belum dibutuhkan, kecuali sekadar
menyediakan transportasi logistik pemilu.
Walau terjadi konflik di beberapa daerah paska Pemilu legislatif 9
April 2014, Jimly mengatakan Pemilu yang diselenggarakan di Indoesia
sejak 1999 sampai saat ini tergolong lebih baik ketimbang negara
lainnya. Seperti Thailand, India dan Pakistan. Oleh karenanya masyarakat
internasional masih memuji penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dengan
segala kelemahan dan kekurangannya. “Dalam Pemilu itu wajar kalau ada
konflik,” urainya.
Menanggapi terjadinya konflik di beberapa daerah paska Pemilu
legislatif, Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra
Sandino, mengatakan harusnya aparat keamanan dan intelijen mampu
mengantisipasi konflik atau kerusuhan yang berpotensi terjadi. Apalagi
masa Pemilu dapat dikatakan dalam kondisi waspada.
Girindra mengusulkan agar aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu
tidak menganggap remeh potensi konflik yang ada di lapangan. Sebab,
kerusuhan paska Pemilu sangat memungkinkan untuk terjadi. Misalnya, saat
pemungutan suara berlangsung ada calon legislatif (caleg) yang
memenangkan perolehan suara. Tapi ketika dilakukan pemungutan suara
ulang caleg bersangkutan kalah. Cara-cara destruktif yang dilakukan
caleg gagal semacam itu dapat menyulut “barbarisme demokrasi”.
Menurut Girindra, ada sejumlah faktor penyebab konflik paska Pemilu. Pertama,
ada indikasi kecurangan yang mengakibatkan penggelembungan atau
manipulasi dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Bawaslu
mengakui praktik manipulasi semacam itu masih terjadi, selain politik
uang.
Kedua, ada caleg-caleg yang tidak puas dengan hasil Pemilu
karena tidak sesuai dengan target perolehan suara mereka. Kondisi itu
dapat memicu caleg tersebut menggerakan konstituennya untuk melakukan
tindakan destruktif.
Ketiga, aparat keamanan khususnya kepolisian tidak responsif
mencegah agar konflik tidak meletus. Padahal, anggaran yang dikucurkan
untuk kepolisian dalam rangka pengamanan Pemilu 2014 tidak sedikit.
“Anggaran yang diberikan jumlahnya triliunan rupiah,” paparnya.
Untuk surat suara hasil Pemilu legislatif yang rusak akibat konflik,
Girindra menyarankan agar penyelenggara Pemilu melihat hasil salinan
berita acara atau sertifikat hasil penghitungan suara yang ada di TPS
kepada saksi-saksi parpol atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Sebab
dalam salinan itu sudah termaktub berapa hasil perolehan suara yang ada
di TPS yang bersangkutan.
menilai terjadinya konflik dalam Pemilu sebagai hal yang wajar. Tapi ia
yakin pihak kepolisian sudah mendeteksi berbagai daerah yang rawan
terjadi konflik dalam Pemilu 2014 sehingga potensi kerusuhan dapat
terdeteksi.
Namun ia menegaskan tugas pengamanan Pemilu tidak bisa dibebani kepada
penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Keamanan menjadi tugas aparat
kepolisian. "Kita tidak bisa membebankan kemanan pemilu pada
Penyelenggara Pemilu," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya di
gedung Bawaslu-DKPP di Jakarta, Kamis (17/4).
Jimly menilai sampai saat ini kepolisian masih sanggup mengamankan
berjalannya Pemilu. Jika nanti kedodoran, kepolisian dapat minta bantuan
TNI. Sejauh ini bantuan TNI belum dibutuhkan, kecuali sekadar
menyediakan transportasi logistik pemilu.
Walau terjadi konflik di beberapa daerah paska Pemilu legislatif 9
April 2014, Jimly mengatakan Pemilu yang diselenggarakan di Indoesia
sejak 1999 sampai saat ini tergolong lebih baik ketimbang negara
lainnya. Seperti Thailand, India dan Pakistan. Oleh karenanya masyarakat
internasional masih memuji penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dengan
segala kelemahan dan kekurangannya. “Dalam Pemilu itu wajar kalau ada
konflik,” urainya.
Menanggapi terjadinya konflik di beberapa daerah paska Pemilu
legislatif, Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra
Sandino, mengatakan harusnya aparat keamanan dan intelijen mampu
mengantisipasi konflik atau kerusuhan yang berpotensi terjadi. Apalagi
masa Pemilu dapat dikatakan dalam kondisi waspada.
Girindra mengusulkan agar aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu
tidak menganggap remeh potensi konflik yang ada di lapangan. Sebab,
kerusuhan paska Pemilu sangat memungkinkan untuk terjadi. Misalnya, saat
pemungutan suara berlangsung ada calon legislatif (caleg) yang
memenangkan perolehan suara. Tapi ketika dilakukan pemungutan suara
ulang caleg bersangkutan kalah. Cara-cara destruktif yang dilakukan
caleg gagal semacam itu dapat menyulut “barbarisme demokrasi”.
Menurut Girindra, ada sejumlah faktor penyebab konflik paska Pemilu. Pertama,
ada indikasi kecurangan yang mengakibatkan penggelembungan atau
manipulasi dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Bawaslu
mengakui praktik manipulasi semacam itu masih terjadi, selain politik
uang.
Kedua, ada caleg-caleg yang tidak puas dengan hasil Pemilu
karena tidak sesuai dengan target perolehan suara mereka. Kondisi itu
dapat memicu caleg tersebut menggerakan konstituennya untuk melakukan
tindakan destruktif.
Ketiga, aparat keamanan khususnya kepolisian tidak responsif
mencegah agar konflik tidak meletus. Padahal, anggaran yang dikucurkan
untuk kepolisian dalam rangka pengamanan Pemilu 2014 tidak sedikit.
“Anggaran yang diberikan jumlahnya triliunan rupiah,” paparnya.
Untuk surat suara hasil Pemilu legislatif yang rusak akibat konflik,
Girindra menyarankan agar penyelenggara Pemilu melihat hasil salinan
berita acara atau sertifikat hasil penghitungan suara yang ada di TPS
kepada saksi-saksi parpol atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Sebab
dalam salinan itu sudah termaktub berapa hasil perolehan suara yang ada
di TPS yang bersangkutan.
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar yang membangun, untuk mensupport kami agar lebih kreatif lagi. Terima kasih sudah berkunjung Jangan lupa sering-sering mampir kesini.